Sumurup, 26 November 2025 - Pemerintah mulai menyalurkan Program BLT Kesra (Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat) yang berlangsung pada Rabu, 26 November 2025 di Balai Desa Sumurup. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025 bagi keluarga yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dulunya disebut DTKS. DTSEN ini adalah gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang bersifat dinamis yang artinya bisa berubah ubah yang biasanya ...

Pemerintah Desa Sumurup dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bendungan melaksanakan kegiatan Launching Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) pada Rabu (19/11/2025) bertempat di Balai Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta dan 5 tutor. Sekolah Orang Tua Hebat merupakan sekolah yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur. Program ini merupakan pembelajaran bagi para orang tua agar memiliki kemampuan dan pemahaman yang lebih baik dalam mengasuh, mendidik, ...

Desa Sumurup kembali melaksanakan kegiatan pembayaran ganti kerugian (UGK) untuk pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Bagong. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, bertempat di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.Warga yang menerima pembayaran berasal dari dua dusun terdampak, yaitu Dusun Pojok  dan Dusun Winong. Pembayaran dan pelepasan hak dilakukan terhadap total 7 bidang tanah.Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait, di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), perangkat Desa Sumurup perwakilan ...

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Tahun Anggaran 2026 telah resmi ditetapkan dalam kegiatan Musyawarah Desa pada hari ini Rabu Tanggal 12 November 2025 yang bertempat di Balai Desa Sumurup. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses perencanaan anggaran yang penting bagi pengelolaan keuangan desa dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, LPMD, RT/RW,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Undangan lainnya. Penetapan APBDES merupakan kegiatan ...

Sumurup, 22 Juli 2025 – Kegiatan verifikasi Data Yuridis dalam rangka Program Pembangunan Bendungan Bagong masih terus berlangsung di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian proses pelepasan tanah hak bagi warga terdampak Bendungan Bagong secara menyeluruh. Tim dari BBWS Brantas serta Kantor Pertanahan Kota Trenggalek aktif turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data yuridis berupa identitas pemilik tanah, dokumen pendukung hak atas tanah, serta data ...

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara ...

4.1.     Visi dan Misi           4.1.1. Visi              Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Pemerintah Desa Sumurup tahun 2013-2018 maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Desa Sumurup tahun  2013 - 2018 berangkat dari landasan visi : Terwujudnya pelayanan yang prima dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan ...

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.[1] Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, ...