Pembagian BPNT di desa sumurup pada hari senin dan selasa  tanggal 20 dan 21 mei 2019 , merupkan agenda rutin dari Dinas Sosial kabupaten Trenggalek  untuk membantu warga masyarakat miskin yang ada diwilayah Desa Kami. Dalam pembagian BPNT tersebut desa memfasilitasi tempat dan lokasi agar masyarakat bisa merasa nyaman dalam pengambilan bantuan tersebut.  ...

DESA SUMURUP memilki budaya lokal yang merupakan kearipan lokal , dari budaya tersebut bermunculan kegiatan  baru yang  memunculkan ide ide kreatif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. ...

Pengantar RT (Rukun Tetangga) Foto Copy KTP Foto Copy KK (Kartu Keluarga) Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah Pas Fhoto Warna 2×3 sebanyak 2 lembar Surat Kematian / Surat Cerai (Jika diperlukan) ...

                         ...

                         ...

Masalah dan Isu Strategis Desa Berdasarkan penjaringan permasalahan dari setiap dusun dari proses Pengkajian Keadaan Desa, maka Permasalahan Desa Sumurup adalah sebagai berikut :   Permasalahan potret desa Permasalahan potret Desa Sumurup adalah sebagai berikut : Bidang sarana prasarana           Keadaan sarana prasaran di Desa Sumurup secara keseluruhan tidak semuanya baik sebagian diwilayah Desa Sumurup sarana jalan terutama terdapat kerusakan yang harus ditangani . Bidang Pendidikan           ...

    Arah Kebijakan Pembangunan Desa             Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan, di rumuskan arah kebijakan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun kedepan. Kebijakan pembangunan selama 6 tahun untuk mengimplementasikan visi misi pada waktu masa kampaya. Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. ...

Arah kebijakan keuangan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan keuangan Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.             Ketentuan kebijakan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam pasal 100 dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015 ,member batas an terhdap penganggaran operasioanal dan pembangunan ...