Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek terus bergulir, dengan fokus utama pada penyelesaian pembebasan lahan. Proses pembayaran uang ganti kerugian (UGK) kepada warga terdampak, yang berlokasi di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan, telah dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak seperti Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Trenggalek, Kejaksaan Negeri, dan Pemerintah Daerah setempat. Pada hari Kamis, tanggal 07 November 2025, telah dilakukan kegiatan pembayaran uang ganti kerugian pembangunan ...

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa Sumurup mengalokasikan Dana Desa untuk melaksanakan Pembangunan Jalan Paving di Dusun Winong Desa Sumurup. Mengingat jalan kondisi jalan sebelumnya merupakan aspal yang telah mengalami kerusakan akibat sering dilalui kendaraan serta tergerus air hujan. Hal tersebut membuat mobilitas masyarakat terhambat, terutama pada musim penghujan ketika jalan menjadi becek dan licin. Melalui ...

Sumurup-03 Agustus 2025 Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kab. Bendungan dilaksanakan 7 Hari dengan Anggaran Dana Desa program PKTD tahun 2025. Kegiatan PKTD tahun ini fokus untuk area Jalan, yaitu melaksanakan Jalan Usaha tani RT 33 menuju RT 35 Dusun Kacangan Desa Sumurup Kec. Bendungan Kab. Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Jalan Uaha Tani merupakan salah satu upaya pemeliharan untuk mengembalikan fungsi Jalan menjadi lebih optimal. Kegiatan PKTD  ini dilakukan dengan memberikan pendampingan bagi masyarakat ...

    Arah Kebijakan Pembangunan Desa             Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan, di rumuskan arah kebijakan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun kedepan. Kebijakan pembangunan selama 6 tahun untuk mengimplementasikan visi misi pada waktu masa kampaya. Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Arah kebijakan pembangunan desa terdiri dari program kegiatan ...

Arah kebijakan keuangan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan keuangan Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.             Ketentuan kebijakan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam pasal 100 dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015 ,member batas an terhdap penganggaran operasioanal dan pembangunan Desa. Disamping ketentuan tersebut ...